oleh admin | Mar 2, 2017 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta seluruh Bupati agar menentukan produk unggulan desa. Hal tersebut diungkapkan mengingat 82 persen masyarakat desa hidup di sektor pertanian.
“Jadi segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 Kementerian/Lembaga untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (2/3).
Selain itu, Menteri Eko juga meminta para Bupati agar membuat payung hukum, agar desa berbasis pertanian dapat menggunakan dana desa untuk membangun embung. Bagi desa yang belum memasukkan embung dalam APBDes dapat membuat APBDes perubahan. Menteri Eko menambahkan, pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp 200-500 juta untuk membangun embung.
“Kenapa tidak saya bikinkan (peraturan) secara nasional, karena tidak semua desa membutuhkan embung. Nanti bagi embung yang sudah jadi, Menteri Pertanian akan berikan pompa. Oleh karena itu, Bupati buat peraturan bupati agar desa bisa membuat APBDes perubahan,” terangnya.
Mendes PDTT mengatakan, dana desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun dan Rp 46,9 triliun pada 2016 lalu telah memberikan efek pembangunan cukup signifikan. Tercatat, dana desa telah membangun jalan desa sepanjang 66.179 Kilometer, 65.573 unit drainase, 37.962 unit penahan tanah, 36.951 unit MCK, 16.069 unit instalansi air bersih, 12.540 unit irigasi sawah, 13.988 unit sumur desa, 11.221 unit PAUD, 3.100 unit Polindes, 1.810 pasar desa, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, dan 511.484 meter jembatan desa.
“Ini adalah yang pertama di Indonesia dan terbukti hasil pembangunannya. Saya juga ingatkan bahwa dana yang turun ke desa tidak hanya bersumber dari dana desa saja. Tapia ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah yang jumlahnya tergantung daerah masing-masing. Secara keseluruhan, ada anggaran sebesar Rp560 Triliun dari 19 Kementerian/ Lembaga yang diarahkan ke desa. Seperti Kementerian pertanian, fokusnya pasti di desa,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena mengakui, bahwa masyarakat saat ini telah merasakan dana desa yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dirinya berharap, empat program prioritas Kemendes PDTT yakni Produk Unggulan Desa (Prudes)/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa dapat diimplementasikan dengan baik. Karena dana desa sendiri, akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Yang terpenting adalah pertangunggjawabannya. Karena kami tahu bahwa sampai tahun 2019 mendatang, dana desa hampir kira-kira Rp1 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar tergantung keuangan negara,” ujarnya.
Ia juga mengatakan UU tentang Desa sejak disusun telah memiliki dukungan dari semua fraksi DPR RI tahun 2009-2014. Menurutnya, semua fraksi menganggap bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan harus dimulai dari desa.
“Karena desa adalah pilar kecil dari pembangunan itu sendiri. Kami tidak menghitung panjang dan lebar. Sebelum mengakhiri tahun 2014, kami mengetuk RUU tersebut menjadi UU tersebut. Harapannya, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kita,” ujarnya.
Rakornas ini juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Nur Fauzi Rahman, serta jajaran petinggi BUMN, diantaranya BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BULOG. Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas K/L dan juga dengan sektor swasta dalam pembangunan desa.(Humas/Kemendesa PDTT)
oleh admin | Feb 23, 2017 | Desa, Foto
Peresmian BUMDes Mutianggaluku Mandiri di Desa Kalukubula – Kab. Sigi oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo
oleh admin | Feb 23, 2017 | Berita, Desa, Foto
Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan Kepala Desa dan kelompok tani di kawasan pertanian terintegrasi UPT Bulu Pountu Jaya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
oleh admin | Feb 23, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Bank Sulteng mulai 2017 ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor-kantor pelayanan bank.
“Di seluruh Sulteng ada 1.840 desa, namun untuk tahap pertama, kami akan bekerja sama dengan 70 BUMDes, mereka sudah kami latih,” kata Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, Kamis [23/2].
Hal tersebut dikatakannya, saat berada di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, untuk menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta yang iurannya dibayar Bank Sulteng.
Ia berharap, BUMDes Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi ini, akan menjadi yang pertama merealisasikan kerja sama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) itu, karena dari berbagai aspek seperti SDM dan modal sudah lebih siap.
BUMDes Simoro dilaporkan dalam waktu dekat akan membuka rekening tabungan di Bank Sulteng dengan setoran awal Rp50 juta, sementara personel BUMDes yang ada saat ini hampir semuanya sudah berkualifikasi sarjana.
Dalam kerja sama itu, kata Rahmat, BUMDes akan menjadi perpanjangan tangan Bank Sulteng untuk melayani masyarakat desa dalam layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya seperti pembukaan rekening, setor dan penarikan simpanan, pengiriman uang, pembelian pulsa listrik, telepon dan air bersih.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi BUMDes untuk kerja sama ini adalah setiap BUMDes harus menyimpan modal di Bank Sulteng minimal Rp20 juta yang merupakan modal awal BUMDes dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan.
“Dari setiap transaksi, BUMDes akan menerima jasa dari Bank Sulteng,” ujarnya.
Saat ini, rencana kerja sama ini sedang dalam tahap penyiapan sarana dan fasilitas seperti komputer dan akses telekomunikasi.
“Desa-desa yang belum memiliki akses telekomunikasi seluler dengan kekuatan yang memadai, akan dibangunkan sarana telekomunikasi satelit,” ujarnya.
Kerja sama Bank Sulteng dengan BUMdes ini merupakan implementasi program Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
Laku pandai sangat dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.
Program Laku Pandai OJK ini di Sulteng telah diterapkan oleh Bank BRI dengan nama BRI-Link bekerja sama dengan para pengusaha kecil dan menengah di pedesaan. [ant/bus]
Sumber : SkalaNews
oleh admin | Feb 19, 2017 | BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Sumber : Jurnas
oleh admin | Feb 19, 2017 | Bimtek, BUMDes, Desa
BINA BANGUN BANGSA – Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kutai Timur (Kutim) mengisi pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kamis, 16 Februari 2017.
Pelatihan yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa itu mengupas, konsep dan pengelolaan BUMDes, tata kelola keuangan Bumdes, dan administrasi BUMDes.
Pelatihan itu juga mengulas mekanisme pembuatan peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), serta rencana tindak lanjut.
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa (PKPUD) Dinas PMD Kutim, Dr. Wenadianto, M.Si, memaparkan, dasar pendirian BUMDes yang mengacu Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
“Kades diberi kewenangan oleh UU untuk membentuk BUMDes, untuk menambah pendapatan asli desa. Dari usaha BUMDes akan dimasukkan ke RPJM desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wenadianto.
Perwakilan Pemerintah Desa Martadinata, Moang Acil, yang hadir dalam pelatihan, mengatakan, pembentukan BUMDes merupakan upaya menggedor perputaran ekonomi desa.
“Semoga bisa meningkatkan perekonomian dengan cara membentuk unit usaha, seperti simpan pinjam, konveksi, pamsimas, dan ekowisata mangrove yang tidak kalah dengan bontang,” ujarnya.
Dia menambahkan, modal BUMDes bisa didapatkan dengan cara penyertaan Alokasi Dana Desa, atau Corporate Social Responsibility perusahaan yang beraktifitas di wilayah desa.
“Penyerapan modal dari ADD sejumlah 10 atau 30 persen dan bantuan CSR dari PT. Indominco,” kata Acil.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Teluk Pandan, Effendi, berharap peserta pelatihan yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, PKK dan pelaku usaha serius mengikuti pelatihan.
“Saya harap peserta dapat dengan serius mengikuti pelatihan yang diberikan ,agar menjadi bekal dalam pengelolaan BUMDes nantinya,” ujarnya. (*)
Sumber : Sangata
INFO BUMDes, Bank Sulteng mulai 2017 ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor-kantor pelayanan bank.