Kepala Daerah Marak Terjerat Korupsi, Karena Sistem Yang Buruk

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kementerian Dalam Negeri mengungkap kurang lebih 434 kepala daerah terjerat kasus hukum karena dugaan korupsi. Namun, Kemendagri mengklaim trennya menurun.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto merespons hal tersebut. Dia menyatakan, mungkin saja itu cuma kepala daerah yang ditangkap.

“Bukan menyanggah, ketika dari Kemendagri mengatakan 2004 sampai ke sini (2018) turun jumlahnya, itu saya pribadi mengatakan itu jumlah yang ditangkap. Yang tidak ditangkap?” kata Prijanto dalam diskusi Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).

“Mohon maaf ya. Itu kan yang ditangkap, yang tidak ditangkep kita tidak tahu,” tambah Prijanto.

Dia memandang persoalan korupsi kepala daerah marak terjadi karena sistem yang buruk di dalam pilkada. Prijanto juga menyatakan bahwa korupsi itu terjadi pasti ada hubungan antara eksekutif dan legislatif.

“Yang jadi bancakan itu mesti APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) itu benar,” katanya.

Lebih lanjut Prijanto menambahkan, pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan suatu lembaga, itu hanya memeriksa prosedur dan mekanisme administrasi keuangan.

Menurutnya, tidak seluruh anggaran atau program itu terperiksa. Dia mengatakan, jangan sampai salah persepsi ketika BPK memberikan predikat WTP, tapi masih saja ada korupsi.

“Itu bisa saja terjadi. Ketika sistem adminstrasi keuangan sudah sesuai prosedur itu pasti bagus, tapi kalau masuk lebih dalam lagi itu mungkin saja terbongkar,” pungkas Prijanto. (boy/jpnn)

Related Post

Peringati Dekrit Presiden 5 Juli 1959, GKI Gaungkan Kebangkitan Nasional KeduaPeringati Dekrit Presiden 5 Juli 1959, GKI Gaungkan Kebangkitan Nasional Kedua

<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://binabangunbangsa.org/peringati-dekrit-presiden-5-juli-1959-gki-gaungkan-kebangkitan-nasional-kedua/"></div>Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sejumlah purnawirawan TNI-Polri beserta sejarawan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019) untuk memperingati Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mereka yang

Jalin Dialog dengan Akademisi, BPK Adakan “BPK Goes to Campus di UMS”Jalin Dialog dengan Akademisi, BPK Adakan “BPK Goes to Campus di UMS”

<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://binabangunbangsa.org/jalin-dialog-dengan-akademisi-bpk-adakan-bpk-goes-to-campus-di-ums/"></div>Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat mewujudkan tujuan negara yang dicetuskan oleh para founding fathers yaitu