Jakarta , BINA BANGUN BANGSA – Beragam cara dilakukan Pemkab Sragen, dalam menanggulangi kemiskinan. Selain bantuan APBD, alokasi pendapatan ASN, pemerintah daerah juga memanfaatkan dana CSR perusahaan yang berinvestasi di Sragen.
Dalam hal ini Bupati mempunyai peran aktif. Khususnya dalam hal melakukan lobi-lobi terhadap perusahaan untuk menggelontorkan dana CSR untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen, Suyadi mengatakan dana bantuan CSR tersebut dikumpulkan langsung pihak perusahaan secara berkelompok.
Untuk menghilangkan image pungli, bantuan CSR diserahkan langsung kepada kelompok warga kurang mampu melalui pengawasan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen.
” Selain dari APBD, dan sumbangan sukarela dari pendapatan ASN, kami juga memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang berinvestasi disini. Agar image pungli, bantuan itu tidak diserahkan ke pemda, tapi langsung ke masyarakat, namun melalui data dan pengawasan kami,” ujar Suyadi disela-sela menerima kunjungan rombongan pemkab Babar, Jumat (10/2/2017)
Sementara sejauh ini pemkab Babar belum menerapkan hal tersebut. Padahal, perusahaan yang berinvestsi di Bangka Barat tak kalah banyak dengan Kabupaten Sragen. Mulai dari perusahaan Timah, Sawit dan lain sebagainya.
Wakil Bupati Bangka Barat Markus, mengapresiasi ide-ide pemerintah Kabupaten Sragen. Sebab menurutnya, selama ini dana CSR belum dipergunakan secara maksimal. Untuk itu, hal tersebut akan ia sampaikan ke forum rapat SKPD dan Bupati Bangka Barat H Parhan Ali.
” Kami rasa ide dana CSR ini cukup bagus ya. Karena yang kita tahu banyak juga perusahaan yang berinvetasi di Babar. Untu itu, nanti kami akan rapatkan dan sampaikan kepada pak Bupati,” kata Markus yang juga menjabat yang juga menjabat ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat bertandang ke pemkab Babar, Jumat (10/2/2017). (tn.com)
