Bantuan Pemerintah untuk UMKM Melalui Kemenkop UKM

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang banyak mengalami kerugian atau bahkan gulung tikar. Di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah mempunyai banyak program bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19.

Apa itu Bantuan Subsidi UMKM?
Sebelum mengetahui jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM, alangkah baiknya jika kita lebih dulu mengetahui apa itu bantuan subsidi atau BLT UMKM. Bantuan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM adalah program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan lainnya kepada para pelaku UMKM.

Program bantuan dari pemerintah ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap bisa bertahan selama masa pandemi. Pada rencananya ada sekitar 12,8 juta pelaku UMKM yang menjadi target sasaran program bantuan ini. Saat ini sudah terhitung pemerintah memberikan bantuan ini dengan total mencapai 15,36 triliun rupiah dan diharapkan bantuan ini dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran.

Jenis Bantuan Subsidi UMKM

  1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
    Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sumber dana didapat dari Lembaga Keuanga Penyalur KUR. Tujuan dari KUR ini antara lain:
  • Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
  • Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
  1. LPDB KUKM
    Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUKM) adalah Lembaga yang mengelola dana untuk pembiayaan KUKM berupa pinjaman dan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelaku KUMKM. Kriteria penerima bantuan dari LPDB KUKM ini akan ditentukan oleh LPDB KUKM sendiri.
  2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN)
    Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19

Kriteria Penerima Bantuan Program PEN

Program subsidi bunga/subsidi margin ini ditujukan bagi UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal Rp.10 Miliar. Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Memiliki baki debet Kredit/Pembiayaan aktif per 29 Februari 2020
  • Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional
  • Memiliki kategori performing loan lancar dengan kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020
  • Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP
  • Harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk Debitur memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
  • Debitur Koperasi selain kriteria di atas, Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  1. Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)
    Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN dalam bentuk uang tunai kepada para pelaku UMKM. Bantuan ini diberikan dalam bentuk permodalan usaha sebesar 1,2 juta rupiah untuk para pelaku usaha UMKM.

Kriteria Penerima Bantuan Program BPUM :

  • Warga Negara Indonesia
  • Mempunyai Nomor Induk Kependudukan
  • Memiliki Usaha Mikro
  • Bukan ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD
  • Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
  • Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Sumber: https://kemenkopukm.go.id/read/program-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro

Usaha Kuliner dengan Potensi Omzet di Atas Puluhan Juta per Bulan

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Lebih dari 1000+ orang sudah mengambil keputusan untuk bermitra bersama DKriuk Fried Chicken, usaha mikro kecil menengah bidang kuliner dengan sistem kemitraan yang sudah dibangun sejak tahun 2020, yang menghadirkan berbagai menu yang inovatif serta paket kemitraan yang ekonomis.

Berkantor pusat di Bandung di bawah manajemen PT Raja Rasa Kuliner, outlet DKriuk Fried Chicken saat ini sudah mencapai 1.556 oulet, yang tersebar meliputi wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya.

Usaha yang telah mengantongi perizinan dan sertifikat halal dari MUI dan Kementerian Agama RI ini juga telah banyak mengantongi banyak penghargaan, di antaranya adalah DKriuk pernah mendapat penghargaan sebagai The Most Prospective Franchise Brand tahun 2022 dari Majalah Franchise Indonesia. Lalu pernah menjadi  NO. 1 THE BEST FRANCHISE AWARD 2022 dan NO. 1 THE BEST PRUDUCT & BRAND AWARD 2022 dari Trust MARK Indonesian Award Standard.

DKriuk membuka peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai jenis paket kemitraan yang ekonomis serta didukung dengan pelatihan dan pendampingan bagi mitra untuk menjalankan usaha DKriuk Fried Chicken. Dengan paket kemitraan yang terjangkau bagi pelaku usaha pemula, yaitu dari mulai 17 jutaan, 20 Jutaan (Silver) hingga sampai 23 jutaan (Gold).

Untuk menjadi Mitra Dkriuk Fried Chicken dapat menghubungi :
0821 1783 3330 (Pusat)
0811 8813 350 (Jabodetabek)

  

Sudin Parekraf Kepulauan Seribu Adakan Bimtek Industri Kreatif Tahun 2022

Kepulauan Seribu, BINA BANGUN BANGSA – Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu kembali mengadakan Bimtek Industri Kreatif Tahun 2022, kepada para pelaku Koperasi dan UMKM dalam komunitas Jakpreneur dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) serta dari PKK Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yang diadakan di Ruang Pola Kantor Administrasi Bupati Kepulauan Seribu. (24/05/2022)

Bimtek diikuti oleh sekitar 60 peserta yang berasal dari Pulau Harapan, Pulau Panggang, dan Pulau Kelapa ini diselenaggarakn 2 hari dari tanggal 24 – 25 Mei 2022, yang dibuka langsung oleh Kasie Industri, Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Farizaludin, mewakili Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Puji Hastuti, yang saat ini bersamaan sedang mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di giat acara juga di pulau Bidadari.

Harapan Kasie, agar dengan Bimtek ini para peserta pelaku UMKM ekonomi kreatif yang berasal dari Kepulauan Seribu ini bisa naik kelas menjadi pelaku usaha industri kreatif andalan Kepulauan Seribu, sekaligus ikut serta dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Kepulauan Seribu, pasca pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat di kepulauan seribu ini.

Sesi Pertama diisi dengan tema “Ekonomi Kreatif dalam Rangka Peningkatan Perekomomian Lokal”, yang disusun oleh Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan dan disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri Kreatif BINA BANGUN BANGSA, Gesty Probowati.

Dalam materi yang disampaikan Gesty kepada peserta adalah tentang definisi dan dasar hukum pelaksanaan ekonomi kreatif, berikut jenis usaha, mengapa dan manfaat, serta metode pengembangan ekonomi kreatif serta perbedaannya dengan industri kreatif. Termasuk paparan mengenai potensi pengembangan ekonomi kreatif dan Industri Pariwisata di Kepulauan Seribu.

Selain produk hasil tangkapan ikan yang bisa diolah berbagai macam makanan termasuk snack jadi oleh-oleh khas dari kepulaun seribu. Sektor yang menjadi andalan Kepulauan Seribu adalah sektor pariwisata, karena Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata yang luar biasa. Menurut data jumlah kunjungan pada tahun 2019 berjumlah 777.008, terbagi wisatawan mancanegara berjumlah 28.417 dan wisata nusantara berjumlah 748.591. Tapi sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia 2020 yang lalu hingga 2022 ini, kunjungan wisatawan menurun drastis di Kepulauan Seribu hingga mencapai 33% dari rata-rata kunjungan tahun 2017 – 2019.

Saat ini amenitas di Kepulauan Seribu terdiri dari 7 hotel resort, 661 homestay, 56 rumah makan, jaringan listrik, internet, dan air bersih. Amenitas adalah fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.

Di samping itu, Kepulauan Seribu memiliki cagar budaya, sarana snorkling, diving, swimming, fishing, camping ground, outbound, education/riset, religi/sejarah, dan lain sebagainya.

Pariwisata merupakan sektor utama yang diharapkan bisa menjadi leading sektor yang akan mendorong UMKM Ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian lokal, karena paralel dengan perkembangan dan peningkatan penjualan dari semua produk barang dan jasa UMKM terkait dengan pelayanan pariwisata.

Sesi Kedua diisi dengan materi yang disusun Yudi Lazuardi dan dibawakan oleh Indah Erniawati, Praktisi UMKM dan Pengusaha Ekraf DKI Jakarta. Para peserta di berikan penjelasan dan pelatihan untuk bisa membuat bisnis plan yang profesional dengan mampu membuat atau menentukan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga bisa ditentukan berapa harga jual yang lebih kompetitif dan juga bisa menyusun strategi dalam penjualan dan atau pemasaran produk atau jasanya.

Sesi Ketiga diisi dengan succes story dari para pelaku UMKM Ekonomi Kreatif binaan Jakpreneur Kepulauan Seribu yang sudah berhasil mempunyai banyak macam produk olahan hasil laut, dengan nama OlehOlehPulauSeribu lengkap perizinannya serta menggunakan digital marketing melalui akun sosmed Instagram dan shopee serta lainnya.

Setiap sesi ada waktu tanya jawab, setiap peserta diberikan kesempatan untuk bertanya. Di akhir Bimtek para peserta mengisi pendataan dan quisioner yang dikumpulkan pemateri untuk bahan tindak lanjut dari Bimtek ini.

Sebagai Panitia dari Sudin Parekraf Kepulauan Seribu ada Valentino H.P. Sitio, Tuharno, Rahmat, Fajar Sidik, Novita.(RHT)

Pemerintah Siap Optimalkan Belanja Barang dan Jasa Ke UMKM

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menegaskan bahwa belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri dengan pengecualian jika harus impor, dengan ketentuan bahwa Kementerian/Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.

Ada sekitar 400 triliun potensi pembelanjaan atau pembelian produk dalam negeri dan UMKM melalui e-catalog dan toko daring dalam tahun anggaran 2022 ini.

Maka apabila 40-50% belanja Pemerintah Pusat dan Daerah fokus untuk produk dalam negeri dan UMKM maka akan menyumbang peningkatan ekonomi nasional sekitar 1,5%.

“Semoga dengan diprioritaskannya belanja dalam negeri dan UMKM, bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pada masyarakat”, harapannya. (Kemenkop UKM RI)

Tukar Minyak Jelantah Menjadi EMAS

Palu, BINA BANGUN BANGSA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BINA BANGUN BANGSA Provinsi Sulawesi Tengah memiliki program pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan hidup (Go Green). Program itu adalah menghimbau kepada masyarakat agar Stop Buang Minyak Jelantahnya, karena bisa bernilai ekonomi sebab bisa ditukarkan menjadi Emas, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena selama ini minyak jelantah dibuang tak berguna dan dapat merusak lingkungan hidup.

Mengenai skema dan bagaimana cara untuk mengikuti program ini silahkan menghubungi Sdri. Vedari di nomor 082347708874

Ada yg bisa kami bantu ?...